Bolmut, Demokrasi lokal: derita pemain dan
penontonnya.
Inal Datunsolang
Tahun ini (2017), warga Bolmut
memasuki “dekade” pertama dalam carut-marut/hiruk pikuk perjalanannya (semenjak
dimekarkan 2007 silam). Kebanyakan dari kita, belumlah lupa bagaimana euforia “pemekaran”
menjadi semacam “gairah tersendiri” dalam menapaki jalan berdemokrasi di
republik ini.
Saat yang bersamaan, sebagian besar
dari kita pula, telah mengalami “Amnesia” sejarah. Ini dibuktikan dengan begitu
banyak asumsi-asumsi “liar” yang muncul dari bibir-bibir orang lewat moncong
Tweeter/facebook/intagram dsb. Yang tak henti-hentinya memfitnah bahkan sampai
pada level menghina serta menghujat sesama, sesama warga bolmut. Bukti lain
dapat dilihat dari, betapa pemerintah daerah telah menggaet tim cyber crime Polda
Sulut untuk mengusut tuntas bias dari ketidakdewasanya menggunakan kecanggihan
tekhnologi. Hinaan serta pujian pada level tertentu, kita tidak begitu
membutuhkannya, sebab itu bukti mental yang sakit.
Lantas apakah kita akan terus
memelihara “ke-udik-an” berpikir dengan meninggalkan akal sehat dan cita-cita
luhur? sungguh mentalitas kerdil yang mestinya dimusnahkan.
Manusia bolmut dalam menghadapi
momentum “demokrasi lokal” bernama Pilkada sebelum dan sesudahnya haruslah mawas
diri dengan memelihara “spirit kolektif” Karena
meniscayakan momen demokrasi sejenis Pilkada sebagai solusi utama untuk
perbaikan dan kemajuan adalah sesuatu yang naïf, karena acap kali hanya terjadi
sekali dalam lima tahun dan itu sangat mungkin hanya akan menghasilkan “orang”
atau sekumpulan orang saja (elite/pejabat) . Padahal yang kita(dari ujung
sangkub hingga pinogaluman) butuhkan adalah “pemimpin”. Terlalu sayang kalau
segala energi dan niat baik, ketulusan, serta akal sehat warga Bolmut terkuras habis
begitu saja dalam sebuah momentum yang artifisial, baik menyangkut proses
maupun hasilnya..
Telah menjadi kenyataan mutlak bahwa,
mekarnya sebuah daerah tak lain dan tak bukan adalah untuk “kesejahteraan
rakyat”. Alih-alih “mensejahterakan”, justeru hal sebaliknyalah yang Nampak. Di
titik ini Maka, benarlah ungkapan: rakyat kita
belum sepenuhnya terdidik, sistem kita morat-marit, elit kita pragmatis, dst.
Tanda-tandanya: faktor uang makin dominan, hubungan patrimonial dan dominasi
elite menguat, kekerasan dan tekanan masih menghantui warga, korupsi menyebar
dengan berbagai modus, ikatan primordial diperalat, partai sekadar alat
musiman, manipulasi aturan dan prosedur menyebar di mana-mana(Basri Amin),
ungkapan ini semakin memperlebar jurang antara harapan dan kenyataan.
Sayangnya kabupaten bolaang mongondow
utara adalah daerah yang cukup abai mengurusi rakyatnya. Maka jangan heran
apabila, jarak antara pemerintah dan rakyatnya sering kali bertabrakan pada
titik-titik tertentu.
Bukankah
landasan utama untuk demokrasi yang utuh adalah “warga yang aktif”. Bukan aktif
dalam pengertian sebagai penonton dan penggembira tapi aktif dalam arti
menentukan hal-hal utama yang penting “sebelum” dan “sesudah” sebuah momen
demokrasi dilangsungkan. Kecelakaan besar yang banyak menghancurkan modal
demokrasi kita adalah karena energi warga hanya ter/diarahkan “pada saat”
sebuah momen demokrasi dilangsungkan.
Kita patut
merenungkan dalam-dalam bahwa pertumbuhan demokrasi di Bolaang mongondow utara
(mestinya) sudah bisa memberi buah kemajuan dan perbaikan kemakmuran bagi
masyarakat. Modal kebudayaan, SDA, dan SDM daerah ini cukup memadai. Kini, yang
kita butuhkan adalah kepemimpinan yang otentik, institusi yang sehat, dan
“mentalitas” kolektif yang mengutamakan akal sehat dan wawasan ke depan,
bukan.?
